Home » Loker » Lowongan CPNS Sumbar 2013 Dimulai

Lowongan CPNS Sumbar 2013 Dimulai

publikasi : September 3, 2013 - Filed under: Loker 
Share/Bookmark

HOT INFO !
Ujian CPNS 2014 akan dilaksanakan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Anda bisa mencoba Latihan Ujian CAT CPNS dengan program CAT di bawah ini.
Wajib dipelajari untuk persiapan ujian CPNS nanti.
Info lengkapnya silakan : Klik Disini

sponsored Links

CPNS Sumbar 2013 – Sebanyak Enam kabupaten / kota di Sumatera Barat segera merekrut calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini setelah adanya penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Keenam daerah itu yakni Kabupaten Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padangpanjang, Pasaman, Sawahlunto, dan Dharmasraya.

Pemprov Sumbar juga akan menerima pelamar umum sebanyak 193 formasi. Umumnya untuk tenaga pengajar sebanyak 74 orang, tenaga kesehatan 80 orang, tenaga teknis 39 orang. Khusus untuk pelatih renang yang akan mengikuti seleksi CPNS, minimal harus memiliki medali emas di PON. Jika tidak, calon tersebut otomatis tidak bisa ikut dalam ujian CPNS tahun ini.

“Untuk formasi kabupaten/kota, kami belum bisa informasikan karena langsung dikirim kementerian ke daerah masing-masing,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman kepada Padang Ekspres, kemarin.

Pendaftaran calon CPNS mulai 1 September sampai 20 September mendatang. Bagi pelamar yang ingin mengikuti tes CPNS, sudah bisa mendaftar secara online ke website BKN, dan memasukkan data pendaftaran ke admin wilayah tujuan. “Data pelamar harus sesuai NIK di e-KTP,” tambahnya.

Sedangkan untuk daerah, belum semuanya dikirim formasi CPNS oleh Kemen PAN-RB.

Pemkab Pasaman misalnya, belum bisa memastikan kapan waktu penerimaan CPNSD. Kepala BKD Pasaman, Zulfahmi memperkirakan persetujuan formasi CPNS untuk Pasaman turun dalam minggu ini, 1-7 September. “Kemen PAN-RB memberikan kuota untuk Pasaman, 40 orang. Terdiri 33 orang guru kelas dan 7 guru produktif. “Jadi, untuk formasi lain seperti tenaga teknis dan tenaga medis, kita tidak mendapat jatah dari pusat,” jelasnya.

Guru produktif tersebut maksudnya tenaga guru yang bisa menciptakan lapangan kerja, seperti guru otomotif, pertanian, elektro, komputer informatika dan elektronika.

Sementara seleksi CPNS dari kalangan honorer kategori dua (K-2) sebanyak 484 orang, hanya mendapat jatah 30 persen. “BKD tidak bisa intervensi. Hasilnya murni hasil kemampuan peserta ujian. Jika ada peserta dari K-2 tidak lulus, nasibnya diserahkan kepada instansi tempat mereka mengabdi. Artinya, tenaga mereka bisa dipakai jika ada anggaran di instansi masing-masing,” jelasnya.

Di Solok Selatan, Kepala BKD setempat, Ismael memperkirakan formasi CPNS Solsel keluar pada 15 September mendatang. “Tahun ini, Solsel diberi jatah menerima CPNS dari jalur umum sebanyak 100 orang,” ujarnya.

Sistem seleksi CPNS di Solsel dipastikan sama dengan periode sebelumnya. Ujian tertulis dengan menggunakan lembar jawaban komputer (LJK) dan hanya satu tahap. “Kita terbatas sarana dan prasarana, serta minimnya SDM sehingga penerimaan CPNS dengan sistem computer assisted test (CAT) tidak dapat diterapkan,” kata Ismael.

Mengenai syarat-syarat pendaftaran, tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Seperti ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir, serta fotokopi KTP. “Untuk syarat lengkapnya nanti, tergantung daerah masing-masing dan tunggu setelah rapat di provinsi besok (hari ini, red),” ujarnya.

Ada 10 universitas se-Indonesia terlibat dalam penyusunan naskah soal ujian CPNS. Termasuk Universitas Andalas (Unand).

Aturan Domisili Dilarang

Pada bagian lain, Kemen PAN-RB melarang pemda membuat aturan domisili sebagai persyaratan CPNS. Seluruh warga negara Indonesia berhak memilih tempat untuk ikuti tes CPNS.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB, M Imanuddin, kemarin (1/9). Ia menyatakan, pemilihan lokasi merupakan kebebasan bagi seluruh warga negara. Namun, saat sudah ditugaskan di suatu daerah, mereka tidak bisa mengajukan pindah seperti yang lalu-lalu. “Tidak ada lagi daerah yang boleh membuat aturan demikian,” tegas Iman.